PT. Merpati sedang mengalami dilema usaha antara hidup dan mati, antara dilikuidasi atau dihidupkan kembali. Sikap Menteri BUMN Dahlan Iskan soal Merpati ini dinilai tidak jelas dan tegas. Jawaban Menteri BUMN dalam Raker dengan Komisi VI masih belum memuaskan. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI Nasril Bahar (F-PAN) dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Senin (8/4).

 “Ini mengindikasikan sikap Pak Menteri yang tidak form dalam penyelesaian Merpati. Kalau mau dimatikan, matikan segera. Kalau mau dihidupkan harus kita hidupkan,” tandas Nasril dalam raker. Raker sendiri dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG) dan didampingi dua Wakil Ketua Komisi VI, masing-masing Aria Bima (F-PDI Perjuangan) dan Benny K Harman (F-PD).

Komisi VI, lanjut Nasril, sudah lelah menunggu ketegasan Menteri BUMN soal Merpati. Hingga Raker digelar, belum ada kepastian menyangkut nasib Merpati, karena berimbas pada para karyawan Merpati dan kinerja Kementerian BUMN. “Nah, hari ini sikap itu kami tunggu. Karena bagaimana pun politik pembiaran yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ini, sudah cape kita menunggu sikap form kementerian.”

Menteri diharapkan bersikap tegas, akuran, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. “Merpati bukan bagian dari komoditi politik. Merpati bukan bagian dari persoalan BUMN yang berlarut-larut,” ungkap Nasril. Negara tentu tidak boleh mengalami kerugian.

Namun, bila negara rugi dengan harus menutup Merpati, menterinya harus bertanggung jawab. Dan segera mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk membayar pesangon para karyawan Merpati. “Kebijakan-kebijakan ini yang kami tunggu, sehingga persoalan Merpati tidak berlarut-larut.” (mh)/foto:iwan armanias/parle.